180 Skripsi Hukum Paling Mudah Paling Lengkap

Berikut  dalah 180 Skripsi Hukum Paling Mudah Paling Lengkap diperuntukkan bagi teman teman mahasiswa S1 yang sedang dalam persiapan menyusun skripsi.



Janga lewatkan judul judul skripsi hukum ini agar teman teman lebih mudah mendapatkan kata kata atau kalimat yang menggambarkan skripsi yang teman teman maksud.

Namun ada lagi cara yang lebih mudah dalam persiapan menyusun skripsi. Yaitu dengan memiliki sumber referensi skripsi lengkap . Ini bisa teman teman dapatkan di SkripsiBagus.Com . Website ini saja yang saya percayai dapat membantu teman teman , karena saya tahu persis kualitasnya.

Setelah mendapatkan referensi, teman teman tinggal memilih materi skripsi mana yang paling mudah yang dapat teman teman kerjakan agar setelah disetujui teman teman tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi.

Skripsi Hukum Paling Mudah Paling Lengkap

Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Formulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia

Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.

Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional.

Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis Yuridis Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Yang Berada Di Bawah Pengaruh Alkohol Dan Narkotika.

Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban Pidana X Selaku Pimpinan Penyidik dalam Menangani Aset Pailit PT. SPI Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. GIB terhadap Pekerja Tanpa Pemberian Pesangon ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Kesusilaan Di Tempat Kerja Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (analisis Putusan Mahkamah Agung No.11 K/pdt.sus/2012).

Tindak Pidana Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.134/G/2010 ditinjau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Gugat PT Elnusa terhadap Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia Selaku Pembeli Saham di Pasar Modal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Asli Dalam Hukum Masyarakat Adat Lombok Yang Tanahnya Digadaikan Oleh Pihak Lain (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/pdt/2009).

Upaya Palestina untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

Tindakan PT BIE Menurunkan Tunjangan Perumahan ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tanggung Gugat RSUD Karawang Terkait Tindakan Para Dokter yang Melakukan Demo Sehingga Menyebabkan Pasien tidak Langsung ditangani ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penerimaan Commitment Fee dalam Pengadaan Barang ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juneto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan Rumah Sakit Vita Insani yang tidak Memberikan Hak-hak Elisabeth Sipayung Akibat Kebijakan Pensiun Dini ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pengalihan Dana Deposito Oleh S Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penolakan Pembayaran Denda Keterlambatan Iuran Jamsostek Oleh Pt Ai Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek (analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.286/phi.g/2010/phi.pn.jkt.pst).

Tanggung Jawab Nahkoda Atas Kebakaran Kapal Motor Kirana IX Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Analisis Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya Ditinjau Dari Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Penyalahgunaan Wewenang HR Selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Dki Jakarta Yang Mengeluarkan Surat Perintah Setor Atas Sewa Reklame Pt. Dsp Di Dki Jakarta.

Sengketa Kepemilikan Tanah antara DMI dengan Pemerintah Kota, Badan Pertanahan Nasional, dan Masyarakat Pemilik Hak Guna Bangunan di Wilayah Klandasan Ulu, Balikpapan.

Tanggung Gugat PT. GBPC dan PT. DKB terhadap Pemegang Hak Ulayat atas Tanah Adat di Siluk Ngurai, Kutai Barat, Kalimantan Timur Akibat Eksplorasi Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Memahami Arti Undang-Undang pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia. Opini Juris, 04. pp. 18-32. ISSN 2088-1371

Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Uang Pesangon Terhadap Pekerja Yang Mangkir.

Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindakan Camat Abdurrahman yang Melakukan Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan 15 Warga Pemilik Tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Customer Due Diligence and Its Role To Prevent The Global Economic Threat: Indonesian Anti Money Laundering Perspectives

Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267

Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur Menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangm UU Bank Indonesia, dan UU Otoritas Jasa Keuangan

Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya atas Tanah Bekas Konversi Hak Barat ditinjau Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979.

Perlindungan Hukum Pekerja yang diberhentikan karena Memperjuangkan Hak Ibadah Shalat Jum'at ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bermasalah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penyelesaian Sengketa Kasus Penggunaan Lagu 23 Juli Ciptaan Thomas Ramadhan Tanpa Izin oleh Gope T Santani dalam Film inikah Rasanya ditinjau dari Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kasus Tawuran Warga Yang Melibatkan Warga Dari Banjar Kn Dan Sn Ditinjau Dari Pasal 358 Kuhp Dan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Permohonan Pernyataan Pailit oleh Mantan Pekerja terhadap Perseroan Terbatas di (Persero).

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena Dipidana Penjara Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Kesamaan Karakter Musik Ciptaan Ipunk Parkoin Dan Malaka Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana Adat. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 42 (2). pp. 272-285. ISSN 0215 9687

Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan MADURA. Project Report. LPPM UBAYA , Laporan Penelitian .

Pertanggungjawaban Pidana terhadap G yang Mempekerjakan dan Melakukan Kekerasan terhadap Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penyitaan Obyek Jaminan Sepeda Motor Yang Akta Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan.

Tindakan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Penegakan Hukum Hak dan Kewajiban Negara Suriah terhadap Warga Negaranya Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Atas Tindakan Terhadap Buruh Yang Tergabung Dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (sbsi) Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh.

Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penguasaan Harta Warisan dengan Mengabaikan Wasiat Pewaris.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-undang Negara Republik Indodnesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Analisis Putusan Mahkamah Agung yang tidak Menunjukkan Adanya Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang dialihkan Status Pekerjaan Secara Sepihak ditinjau Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penempatan Deposito di Bank BB yang Merupakan Hasil Perjudian ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Di Jalan Kedung Doro Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penggusuran Pemukiman Warga Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

Posthumanization An Attempt to Grant Substantial Justice for Migrant Workers

Aspek Hukum yang Menunjang Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia

Ecuador's Decission to grant Asylum to Julian Assange

Harmonization of International and National Law in Managing the Marine and Fisheries Resources to Promote Sustainable Developmen

Integrative Law Approach on the Case of Julian Assange

Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Indonesia untuk Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Hukum

The Situation Development of Timor Leste Refugees Post Election From The Social and Legal Aspect

Pertanggungjawaban Pidana AK Terhadap Penjebolan Dan Pengubahan Informasi Elektronik Situs Polri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Poligami Tanpa Izin Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No.43 Tahun 1999 Dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990.

Penolakan Pengangkut untuk Bertanggungjawab atas Kerugian yang dialami oleh C.V. Kawan Kita Motor Selaku Pengirim Barang Akibat Tenggelamnya Kapal Nusa Damai ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 660K/PDT.SUS/2010 Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Pertanggungjawaban Pidana PT. X sebagai Content Provider dalam Kasus Penayangan Iklan yang Menyesatkan.

Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Berikut Bangunan yang Berdiri di atasnya dalam Kaitan Kontrak Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3208 K/Pdt/2003).

Penggunaan Sebagian Lagu Dia Maha Sempurna Ciptaan Pasha Ungu oleh Langit Band Tanpa Izin dalam Lagu dimanakah ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Sn Dan M (analisis Putusan Ma No.589 K/pdt/2009).

Rencana Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Oleh Pemerintah Di Bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2012 Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Guna Usaha Di Desa Ngapaaha Dan Desa Roraya Di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Perlindungan terhadap Hak Anak dari Iklan Rokok yang Mendorong Mereka untuk Merokok ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap PT MiG Berkaitan dengan Pembuatan Jalan Usaha Tani ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Anjing Pit Bull yang Menyerang dan Menyebabkan Kematian Seseorang ditinjau dari Pasal 490 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Program Komputer Terhadap Penggunaan Program Komputer Yang Dibuat Oleh Cracker Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pertanggungjawaban Negara Honduras Terhadap Penghilangan Secara Paksa Dalam Kasus Velasquez Rodriguez.

Keabsahan Wali Nikah Dalam Suatu Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pensertifikatan Tanah Desa Adat Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.

Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Menjual Fasilitas Umum Berupa Kolam Renang Dan Sarana Rekreasi Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT X terhadap Pekerja dengan Memberikan Surat Utang sebagai Jaminan Pesangon Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan PT. PLA atas Klaim Nasabah ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tindakan Perseroan Terbatas Adira Dinamika Multifinance Tbk yang Memerintahkan Pekerja Mengundurkan Diri ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Gugatan dalam Kasus Pemberhentian tidak dengan Hormat Ey Anggota Polres Blitar.

Sengketa Tanah Hak Pakai Antara Yayasan Bernadus Dengan Warga Dusun Piyoto, Desa Bandungan, Kecamatan Ambarawa.

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamongpraja Kota Surabaya.

Kajian Hukum Akuisisi Pt. Alfa Retailindo Oleh Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Tergulingnya Kereta Api Logawa ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Sengketa Tentang Hak Cipta Yang Bergambar Teratai Antara PT X dan Y.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang tidak Mendapat Pembayaran Setelah Adanya Putusan Pailit ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasf.

THE ROLE OF NGOs IN GIVING ASSISTANCE FOR EXTERNAL AND INTERNAL REFUGEES AS A BOUNDARY VIOLATIONS OF A SOVEREIGN STATE. In: The 3rd CILS International Conference on Human Security, 26th to 28th November 2012 , Makassar, South Sulawesi, Indonesia .

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan (travel) Atas Meninggalnya Penumpang Dalam Kasus Tabrakan Dengan Bus Sumber Kencono Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Penetapan Lokasi Jalan Jetis Sraten Milik Warga Kecamatan Gayungan Kota Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN( Studi di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERMOHONAN GRASI OLEH NARAPIDANA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASI( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang ).

PENULISAN HUKUMEFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK(Studi di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN MASSA ”TAWURAN” YANG TERJADI PADA PERTUNJUKAN ORKES DANGDUT MELAYU(Studi di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEREDARAN UPAL (UANG PALSU)DI WILAYAH HUKUM POLRES PONOROGO (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Ponorogo).

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH PENASEHAT HUKUM (ADVOKAT) DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi di Beberapa Kantor Advokat).

STUDI TENTANG KEPATUHAN BERLALU LINTAS BAGI KALANGAN KOMUNITAS MOTOR(Studi di Wilayah Hukum Polres Jember).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG JUDI DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang.

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(Studi di POLRESTA Malang).

WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN(Studi di Polresta Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)(Studi di Polres Banyuwangi).

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (STUDI DI SMP NEGERI 1 BATU).

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSEKUSI PUTUSAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DILUAR PENGADILAN(Studi Pada Kasus Sengketa Leasing di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Kediri).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN HARM REDUCTION BAGI PENGGUNA NAPZA DENGAN CARA SUNTIK(Studi di LSM Sadar Hati dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM MATERIIL PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TERDAKWA I NYOMAN SUDARMA(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/MIL./2007).

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH (KERJASAMA) DALAM KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) (STUDI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG).

PRAKTEK PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KPRS) (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK KOTA MALANG).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PASAL 35 JO. PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI(Studi di PT. Prima Duta Sejati Malang).

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 492 AYAT 1 JO PASAL 536 AYAT 1 KUHP TENTANG PENGGUNAAN MINUMAN KERAS (ARAK BALI) PADA SAAT SEBELUM ACARA PENGARAKAN OGOH-OGOH DI MASYARAKAT BALI.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU YANG DIJADIKAN KOMODITI OLEH PERUSAHAAN JASA NADA SAMBUNGPRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAKCIPTA(Studi di YKCI cabang Surabaya).

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU YANGDIJADIKAN KOMODITI OLEH PERUSAHAAN JASA NADA SAMBUNGPRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002TENTANG HAKCIPTA(Studi di YKCI cabang Surabaya).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSIPIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PADA KASUS PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR583/PID.B/2009/PN.KPJ).

PENYELESAIAN KONFLIK PENYEROBOTAN HAK MILIK ATAS TANAHOLEH MASYARAKAT ADAT TERHADAP TANAH TRANSMIGRAN(Studi di Desa Bumiwonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua).

ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMBERIAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK (Studi Pada PT. Rira Indonesia Mojokerto).

TINJAUAN TENTANG PENYITAAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KEDALUWARSA(Studi di Wilayah Kerja Yayasan Lembaga Konsumen Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF F UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM HAL KEWAJIBAN PENYIDIK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN( Studi di Kepolisian Wilayah Malang ).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGI TENTANG EKSPLOITASIEKONOMI TERHADAP KASUS PONARI DUKUN CILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan MegaluhKabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur).

PENULISAN HUKUM PENGARUH JENIS DAN JUMLAH BARANG BUKTI TERHADAP TUNTUTAN PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

ASPEK HUKUM PENANGANAN PEMULUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)( Studi pada Satpol PP Kota Malang ).

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PENILAIAN THE FIVE C’s OF CREDIT PRINCIPLE KEPADA CALON DEBITUR DALAM RANGKA MEMINIMALISIR KREDIT MACET DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi di PT. BPR Dau Anugerah).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA TANI PADI ANTARA PETANI DENGAN PT. PIONER(Studi di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PASAL 82 AYAT (2) HURUF b UNDANGUNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN MENGENAI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR SEDIAAN FARMASI (Studi Tehadap Kasus H. Achmad Subawono di Polres Sidoarjo).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL TANPA AGUNAN DALAM PROGRAM PNPM (Studi Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan Dalam Program PNPM diKelurahan Merjosari Kota Malang).

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GRIYA BACA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR(Studi di Polresta Malang).

PELAKSANAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI POLRES BATU.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UMM NOMOR 01 TAHUN 2007 TERHADAP PERILAKU HEDONISME MAHASISWA( Studi Kasus di Kawasan Pemondokan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH(STUDI DI DESA JATISARI, KECAMATAN PAKISAJI, KABUPATEN MALANG).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATEREIIL DALAM PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi Kasus Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Dengan Terdakwa Sulistiono Surat Tuntutan : B-194 / 0.5.44.3 / 2008 ).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Polres Bondowoso ).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NO. 06 / Pid.B / 2007 PN. PMKS, NO. 307 / Pid / 2007 / PT. SBY, NO.2465 K / PID. SUS / 2007 DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS “CAROK” (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura).

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS BIDANG SOSIAL PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA MALANG MENURUT PASAL44 KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 333 TAHUN 2004 DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN KOTA MALANG.

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN MALANG DALAM MEMBANTU MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN OLEH IKLAN PRODUK BARANG ATAU JASA YANG MENYESATKAN(Studi di Yayasan Lembaga Konsumen Malang).

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(Studi Kasus Pencemaran nama baik oleh Luna Maya melalui akun twitter terhadap infotaiment). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ANAK DI POLRES KABUPATEN BLITAR.

PENYELESAIAN HUKUM PERZINAHAN BUJANG DENGAN BUJANG(Studi Kasus Di Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).

PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA BAGI TERSANGKA YANG DI ANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME OLEH PENEGAK HUKUM DIWILAYAH HUKUM POLRESTA BATU(Studi pada Polresta Batu).

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Alat Buktielektronik DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA.

ANALISIS MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 DAN NOMOR 28 TENTANG PENETAPAN 1 SYAWWAL 1428/2007 DAN 1429/2008.

KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEMBUBARAN AJARAN AHMADIYAH DITINJAU DARI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MODEL PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Kota Malang).